DPR Ungkap Kondisi 11 Warga Sukabumi Disekap di Myanmar Mengkhawatirkan: Harus Segera Diselamatkan - inews

 

DPR Ungkap Kondisi 11 Warga Sukabumi Disekap di Myanmar Mengkhawatirkan: Harus Segera Diselamatkan - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 11 warga Sukabumi menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk segera melakukan operasi penyelamatan terhadap korban TPPO yang awalnya berniat menjadi pekerja migran Indonesia.

“Pemerintah bersama penegak hukum dan instansi terkait harus segera mengevakuasi para WNI yang menjadi korban TPPO di Myanmar. Kondisi mereka sudah sangat mengkhawatirkan sehingga Pemerintah harus segera menyelamatkan mereka,” kata Anggota Komisi IX Rahmad Handoyo, Jumat (13/9/2024).

Terungkapnya kasus TPPO tersebut berawal dari rekaman video yang dikirimkan oleh salah satu korban bernama Samsul (39) yang sempat mengirim titik lokasi terakhir dirinya kepada keluarga di Sukabumi via aplikasi pesan. Pesan itu dikirim pada akhir Agustus 2024 lalu hingga akhirnya keluarga korban membuat laporan ke pihak berwajib.

Rahmad mengatakan, harus ada intervensi lebih agar para korban bisa segera dipulangkan ke Tanah Air.

“Pemerintah harus bisa memastikan bahwa keselamatan WNI kita yang disekap itu menjadi prioritas utama,” tegas Rahmad.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan PMI itu mengingatkan nyawa para korban TPPO ini terancam bahaya. Untuk itu, Rahmad meminta Pemerintah meningkatkan upaya dengan melakukan langkah-langkah maksimal dan strategis untuk menyelamatkan para korban.

“Kalau tidak cepat diselamatkan, para korban akan terus mengalami eksploitasi, dan kekerasan baik secara fisik maupun mental. Gerak cepat pemerintah dan instansi terkait sangat kita harapkan,” ungkap Rahmad.

Rahmad juga mengingatkan pentingnya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen-agen tenaga kerja yang tidak resmi dan terlibat dalam perdagangan manusia.

"Pengawasan terhadap agen tenaga kerja dan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO masih lemah. Ini membuat para pelaku merasa aman untuk terus melakukan praktik ilegal mereka," katanya.

Selain itu, Rahmad mendorong pemerintah untuk meningkatkan diplomasi dengan negara-negara yang banyak menjadi lokasi kejahatan TPPO. DPR sendiri melalui diplomasi parlemen juga senantiasa mengangkat isu perlindungan PMI.

“Jalur diplomasi punya peranan yang sangat besar, termasuk bagaimana ketegasan Indonesia terhadap tindakan-tindakan TPPO karena sudah banyak sekali warga kita yang menjadi korban. Indonesia harus menunjukkan taringnya terhadap kejahatan perdagangan orang ini,” tukas Rahmad.

Baca Juga

• Heboh Sumbangkan Gaji Anggota DPR, Verrell Bramasta: Nanti Ada Buktinya - Okezone
• Ridwan Kamil Buka Suara Soal Tudingan Perselingkuhan: Saya Hanya Bertemu Bersangkutan Satu Kali - Viva
• Ridwan Kamil Siap Tempuh Jalur Hukum Atas Tuduhan Perselingkuhan yang Mencemarkan Nama Baiknya - Viva
• DPR Ungkap Kondisi 11 Warga Sukabumi Disekap di Myanmar Mengkhawatirkan: Harus Segera Diselamatkan - inews
• Jebakan Maut Tawaran Kerja: WNI Disekap dan Disiksa di Myanmar, Diduga Korban TPPO yang Disuruh Menipu Halaman all - Kompas
• Prabowo Tak Undang PDIP ke Hambalang, Gerindra: Kan Bukan Bagian KIM Plus - Sindonews
• KPK Bantah Penetapan Tersangka Hasto karena Kritik Keras Jokowi, Singgung Pembelaan Membabi Buta - merdeka
• Di DPR, Pigai Cerita Masa Lalu Jadi Juru Parkir Kini Menteri HAM - CNN Indonesia